Sengketa Internasional

Sengketa Aset Bekas Cina Pemerintah Pilih Jalur Diplomasi

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Cina akhirnya sepakat memilih jalur diplomasi guna menuntaskan sengketa kepemilikan aset bekas milik asing atau Cina yang diklaim kembali oleh pemerintah Negeri Tirai Bambu itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto mengatakan jalur diplomasi dipilih untuk saling menjaga hubungan baik kedua negara. “Ini kan soal diplomasi. Jadi harus saling jaga kepentingan diplomatik,” katanya kepada Tempo di Jakarta, jumat lalu.

Departemen Keuangan, dia melanjutkan, hanya membantu dari sisi dokumentasi dan pembuktian hukum, sedangkan komunikasi dengan pemerintah Cina diserahkan sepenuhnya kepada departemen luar negeri.
Hadiyanto mengakui pemerintah Cina memang mengklaim 18 aset (dari 1.345 aset) bekas milik asing atau Cina sebagai miliknya. Aset-aset berbentuk tanah dan bangunan itu dulunya memang merupakan aset bekas Kedutaan Besar Cina dan/atau perumahan yang diperuntukan bagi karyawan Kedutan.

Namun, dia menegaskan pemerintah tentunya akan berusaha keras mempertahankan aset-aset hasil nasionalisasi. Kalau memang itu terbukti milik pemerintah Cina dan ada bukti otentik, pemerintah akan menyerahkan aset tersebut. “Sebaliknya, jika tidak terbukti, pemerintah Cina harus legowo (menyatakan) itu milik Indonesia,” kata Hadiyanto.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dengan tegas menyatakan Indonesia menolak klaim Cina itu. “Itu kekayaan Indonesia. Kami menolak klaim mereka,” katanya.

Menurut dia, aset itu dikuasai negara sejak nasionalisasi aset milik organisasi terlarang pascaOrde Lama. Pemerintah Cina kembali mengangkat isu aset itu setelah Indonesia menormalisasi hubungannya dengan pemerintah Cina.

Badan Pemeriksa Keuangan juga menyoroti secara khusus persoalan ini. Dalam laporan auditnya, BPK memberikan pernyataan disclaimer (menolak memberikan opini) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006. Menurut BPK, walaupun ditatausahakan oleh. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, aset eks asing atau Cina itu tidak dilaporkan dalam laporan barang milik negara.

BPK menegaskan aset-aset itu dikuasai sejak dulu dan sudah dicatatkan dalam daftar inventaris suatu departemen tapi secara hukum belum menjadi hak departemen tersebut. “Karena itu, BPK menyarankan agar pemerintah menetapkan segera status hukum kepemilikan aset asing atau Cina tersebut.”

Dari penelusuran Tempo, sejumlah bangunan yang diklaim pemerintah Cina itu sudah beralih penguasaan dan fungsi. Sebut saja bekas kantor Kedutaan Besar Cina di Jalan Gadjah Mada Nomor 211-212, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Saat ini bekas kantor, itu sudah beralih menjadi lahan parkir, yang pengelolaannya dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rumah di Jalan Diponegoro Nomor 36, Jakarta Pusat, beralih fungsi menjadi kantor Kedutaan Besar Hungaria dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sumber: Koran Tempo

%d blogger menyukai ini: